Uji Kompetensi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP)


22 Oktober 2018, BPSDMD Provinsi Banten menyelenggarakan Uji Kompetensi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Se Provinsi Banten. Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditegaskan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kata Profesional menjadi landasan penyelengaraan kebijakan dan manajemen ASN. Salah satu instrumen penting membentuk Profesionalisme ASN adalah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Pengembangan dan pembentukan JFT baru sudah menjadi kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan Profesionalisme, kinerja dan karir PNS. Dengan demikian perlu ditegaskan kembali bhawa P2UPD  mempunyai kebijakan pengawasan agar pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan yang telah diamanatkan undang-undang tentang pemerintahan daerah diatas, sekaligus memberikan teguran/saran apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya. Sekretaris Daerah dalam sambutannya memberikan statement bahwasannya P2UPT dituntut agar mampu mengawal pelaksanaan urusan pemerintahan, bahkan sejak perencanaan, sehingga dapat dimaklumi jika dalam Program Kerja Pemeriksaan (PKP) P2UPD seyogyanya disertakan evaluasi tentang perencanaan daerah. Demikian juga terhadap Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, sejak diterbitkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah didalamnya mengatur tentang keberadaan, peran dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja semakin luas dan berat, tuga dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam pasal 255, yang menyebutkan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan