BPSDMD Provinsi Banten Resmi Buka Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I Angkatan I
Sumber Gambar :Pandeglang, 21 Mei 2024 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I Angkatan I. Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 31 Mei 2024 dengan menggunakan metode pelatihan blended learning.
Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDMD Provinsi Banten, Bapak Untung Saritomo, S.Sos, SH, M.Si. Dalam sambutannya, Bapak Untung Saritomo, S.Sos, SH, M.Si., menekankan pentingnya kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
"Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan," ujar Bapak Untung Saritomo, S.Sos, SH, M.Si.
Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan berbagai materi yang meliputi dasar-dasar pengadaan barang dan jasa, regulasi dan kebijakan terbaru, serta teknik dan strategi pengadaan yang efektif. Materi disampaikan oleh narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya.
Selain sesi teori, pelatihan ini juga dilengkapi dengan praktek langsung dan simulasi kasus pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada peserta dalam menghadapi situasi dan tantangan yang mungkin terjadi di lapangan.
Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I Angkatan I ini merupakan salah satu dari rangkaian program pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
