BERITA

Pandeglang, 13 Februari 2024. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten menggelar Pelatihan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelatihan ini buka langsung oleh Kepala BPSMD Provinsi Banten Untung Saritomo, S.Sos, SH, M.Si.

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi SAKIP di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. SAKIP merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah dengan mengukur dan melaporkan capaian kinerja sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kepala BPSDMD Provinsi Banten Untung Saritomo, S.Sos, SH, M.Si mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. "Dengan memiliki SAKIP yang baik, instansi pemerintah dapat lebih mudah untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja, serta memberikan pelayanan yang lebih baik."

Selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar SAKIP, langkah-langkah implementasinya, serta teknik-teknik pengukuran dan pelaporan kinerja. Peserta juga dilibatkan dalam diskusi interaktif dan studi kasus untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan praktis dalam merancang dan mengelola SAKIP di instansi masing-masing.

Selain itu, para peserta juga diajak untuk merancang rencana aksi konkret untuk menerapkan SAKIP di instansi asal peserta. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelatihan tidak hanya menjadi sesi pembelajaran, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan dalam praktek pemerintahan sehari-hari.

Pelatihan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan secara blended learning (klasikal dan virtual) yang dilakasanakan pada tanggal 13 s.d 21 Februari 2024 yang diikuti oleh 40 ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Diharapkan, pelatihan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah di Provinsi Banten. Langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan.